Ambil Alih PT Freeport Indonesia
Tulisan 1
1. Tentang Pt Freeport
PT Freeport merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan. PTFI menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Indonesia. Freeport memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia. PT Freeport adalah perusahaan terbesar di dunia dengan luas mencapai 213 ribu hektar yang luas awalnya mencapai 2,6 juta hektar.
Kompleks tambang milik Freeport di Grasberg merupakan salah satu penghasil tunggal tembaga dan emas terbesar di dunia, dan mengandung cadangan tembaga yang dapat diambil yang terbesar di dunia, selain cadangan tunggal emas terbesar di dunia. Grasberg berada di jantung suatu wilayah mineral yang sangat melimpah, di mana kegiatan eksplorasi yang berlanjut membuka peluang untuk terus menambah cadangan kami yang berusia panjang.
2. Pandangan Mengenai PT Freeport
Secara umum PT Freeport tidak memberikan dampak positif yang cukup besar terhadap Indonesia, malah lebih banyak timbul keresahan-keresahan masyarakat sekitar penambangan dan dampak-dampak negative. PT Freeport juga tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Berikut ini adalah dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan Freeport:
a. Dampak terhadap alam
Dampak yang ditimbulkan PT Freeport terhadap alam adalah tentang penguasaan wilayah, dimana PT Freeport terus melakukan ekspansi yang mengorbankan pemukiman penduduk dan hutan. Akibatnya, banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan hilangnya habitat bagi flora dan fauna.
Kegiatan penambangan yang dilakukan Freeport pastilah menghasilkan limbah, sayangnya PT Freeport tidak dapat mengelola produksi limbahnya dengan benar. Akibatnya, limbah tersebut dibuang begitu saja di lingkungan sekitar penambangan. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar serta membuat hewan dan tumbuhan disekitar penambangan terserang penyakit akibat limbah tersebut. Jika banyak hewan dan tumbuhan yang terserang penyakit dan dapat menyebabkan kematian, maka susunan rantai makanan dapat terganggu.
b. Dampak terhadap Lingkungan Sosial
Pertambangan Freeport menimbulkan dampak sosial dan budaya. Hal ini dapat dilihat dari sisi kependudukannya. Pemukiman penduduk semakin tersingkir dan menjadi perkampungan kumuh di tengah-tengah kawasan Industri tambang termegah di Asia. Dengan demikian perkembangan tambang di tengah-tengah suku Amungme dan Kamoro ini bukannya mendatangkan kehidupan yang lebih baik, melainkan semakin menyudutkan mereka menjadi kelompok marginal.
Persoalan lain yang paling mendasar bagi masyarakat adat Amungme maupun masyarakat adat Kamoro adalah perlunya pengakuan kepada mereka sebagai Manusia di atas tanah mereka sendiri. Persoalan martabat manusia harus dihargai oleh siapapun. Kalau martabat suku Amungme dan suku Kamoro dihargai sebagai manusia, makapersolan PT. Freeport harus diselesaikan dengan melibatkan kedua suku tersebut sebagai masyarakat adat pemilik sumber daya alam tambang tersebut.
Meski di tanah leluhurnya terdapat tambang emas terbesar di dunia, orang Papua khususnya mereka yang tinggal di Mimika, Paniai, dan Puncak Jaya pada tahun hanya mendapat rangking Indeks Pembangunan Manusia ke 212 dari 300an lebih kabupaten di Indonesia. Hampir 70% penduduknya tidak mendapatkan akses terhadap air yang aman, dan 35.2% penduduknya tidak memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan. Selainitu, lebihdari 25% balita juga tetap memiliki potensi kurang gizi.
Dampak lain dari kehadiran Freeport di Indonesia adalah terjadinya berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai akibat protes masyarakat terhadap Freeport yang terkesan tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat Adat Suku Amungme dan Komoro yang disebut sebagai pemilik tanah, emas, tembaga, hutan yang kemudian dikuasai oleh pihak perusahaan. Dalam aksi protes, masyarakat selalu berhadapan dengan pihak aparat keamanan (TNI/POLRI), yang bertugas mengamankan Perusahaan, maka terjadilah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kasus pelanggaran HAM di wilayah penambangan berlangsung cukup lama sejak hadirnya Freeport hingga kini.
Dari data BPS, Jumlah orang miskin di tiga kabupaten tersebut, mencapai lebih dari 50% total penduduk. Artinya, pemerataan kesejahteraan tidak terjadi. Meskipun pengangguran terbuka rendah, tetapi secara keseluruhan pendapatan masyarakat setempat mengalami kesenjangan. Bisa jadi kesenjangan yang muncul antara para pendatang dan penduduk asli yang tidak mampu bersaing di tanahnya sendiri. Bisa jadi pula, angka presentase yang menunjukkan kemiskinan, seperti akses terhadap air bersih, kurang gizi, akses terhadap sarana kesehatan mengandung bias rasisme. Artinya, kemiskinan dihadapi oleh penduduk asli dan bukan pendatang.
Sedangkan dampak sosial dari pembuangan tailing kesungai Aikwa terhadap kedua suku tersebut maupun suku-suku lain dari Papua, dapat terlihat dekat dengan mata dimana kota Timika yang dulunya banyak dusun sagu yang memberi makan bagi masyarakat adat Kamoro, dan suku-suku lain dari Papua maupun Indonesia yang tinggal di kota Timika telah rusak. Akibatnya masyarakat tidak bisa mendapatkan sagu sebagai sumber makanan pokok mereka, disamping itu berkembang pesatnya pembangunan yang didukung oleh Freeport membuat suku Amungme dan Kamoro menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri. Dengan peralatan sederhana, mereka, baik pendatang maupun masyarakat local, berani mempertaruhkan nasib, bahkan nyawa, demi mencari konsentrat emas. Kebetulan, metode penambangan oleh Freeport memang tidak bisa 100% menangkap konsentrat emas yang ada dalam bijih.
c. Dampak terhadap Kesehatan
Limbah hasil pertambangan yang dibuang sembarang tentu mencemari lingkungan masyarakat, limbah yang sehari-hari ini dirasakan masyarakat pasti akan menyebabkan berbagai penyakit baik dampak kesehatan langsung maupun tidak langsung. Bagi masyarakat juga tidak ada pelayanan kesehatan yang memadai, akibatnya penyakit yang dialami masyarakat tidak dapat ditangani dengan cepat dan baik. Berbagai penyakit tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dewasa, tetapi juga balita yang lebih rentan terhadap penyakit dan kurangnya asupan gizi. Akibatnya, banyak balita di Papua yang mengalami gizi buruk
d. Dampak terhadap Ekonomi
PT. Freeport Indonesia yang bergerak di bidang pertambangan memberikan manfaat ekonomi langsung dan tidak langsung yang cukup besar bagi pemerintah di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten, dan bagi perekonomian Papua dan Indonesia secara keseluruhan. Manfaat langsung termasuk kontribusinya suatu perusahaan kepada negara, mencakup pajak, royalti, dividen, iuran dan dukungan langsung lainnya. Kami merupakan penyedia lapangan kerja swasta terbesar di Papua, dan termasuk salah satu wajib pajak terbesar di Indonesia.
Laba Freeport naik sekitar 16 persen pada kuartal keempat tahun lalu menjadi USD 743 juta (Rp 7,2 triliun). Total pendapatan juga meningkat menjadi USD 4,51 miliar dari USD 4,16 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.
Tetapi, semakin lama kegiatan PT Freeport ini lebih banyak memberikan dampak negative (merugikan) bagi perekonomian Indonesia. Jumlah kewajiban yang seharusnya dibayarkan ke Indonesia pun tidak sebanding dengan besarnya pendapatan Freeport dari hasil pertambangan. Hal ini terlihat jelas dari perekonomian Papua yang dianggap terbelakang dan minimnya pembangunan .
3. Langkah yang Harus Diambil Pemerintah agar Sumber Daya
Alam yang Dieksploitasi PT. Freeport Dapat Mensejahterakan
Rakyat
Ada 2 langkah yang harus diambil pemerintah untuk mensejahterakan rakyat melalui sumber daya yang dieksploitasi Freeport, diantaranya :
a. Ambil Alih Freeport
• Menjalankan kontrak dengan Freeport sampai masa berakhirnya kontrak , yakni ditahun 2021
• Penghasilan yang didapatkan dari Freeport selama kontrak berlangsung perlu disimpan untuk kepentingan dimasa mendatang
• Meminta Freeport mempekerjakan putra putri Indonesia, agar tercipta bibit-bibit penerus yang mengerti penambangan dan dapat mengolah pertambangan Indonesia kedepannya
• Saat kontrak dengan Freeport habis di tahun 2021, maka kontrak tersebut tidak perlu diteruskan lagi
• Saat Indonesia telah memiliki dan menguasai pertambangan peninggalan Freeport, maka perlu adanya pengelolaan yang baik agar peninggalan Freeport tersebut dapat menambah pendapatan negara serta mensejahterakan rakyat. Salah satu caranya adalah dengan arus investasi
b. Menerapkan Arus Investasi
• Pembentukan Tim Persiapan dan Percepatan Investasi
Dalam rangka penataan dan melakukan langkah opersioanal persiapan penataan investasi perlu dibentuk Tim Gabungan dibawah Koordinator Pemerintah dalam hal ini BKPM/BKPMD dan Kadin yang terdiri dari berbagai unsur meliputi instansi pemerintah, akademisi, praktisi usaha, NGO dan komponen lain yang terkait, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
Membuat juklak dan juknis standar operasional prosedur Penataan dan percepatan investasi
Melakukan sosialisasi dan penyiapan lokasi serta penyiapan masyarakat terhadap kegiatan penataan investasi
Menyusun program prioritas investasi masing-masing daerah
Melakukan kajian Feasibility studi bekerjasama dengan konsultan Independent
Menyusun dan membuat proposal bisnis masing-masing proyek investasi dalam bentuk Proposal bisnis yang memuat tentang informasi yang dapat dipercaya terhadap prospek masing-masing proyek untuk ditawartkan kepada calon Investor
Penyiapan surat dukungan dan rekomendasiserta administrative lainnya dari instansi terkait untuk awal atas nama Tim selanjutnya setelah investor berminat serius selanjutnya segala bentuk administrative terrsebut di balik nama atasnama perusahaan investor tersebut.
Negosiasi dan Advocasi dan temu bisnis dengan calon investor dan bankir Internasional untuk memasarkan peluang investasi tersebut.
Membantu Investor dalam sosialisasi, pembebasan lahan, penyiapan masyarakat dan pengamanan sampai kegiatan pra kontruksi dan dapat dilanjutkan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan perusahaan tersebut.
Melakukan pemantauan dan pembinaan dan proteksi serta pengaturan jalannya investasi.
Memantau kontribusi manfaat investasi bagi masyarakat dan pemerintah darah, termasuk mencegah timbulnya ekonomi biaya tinggi akibat pungutan-pungutan yang tidak resmi
• Penetapan Zona Kawasan Pengembangan Investasi dan Distribusinya
Untuk dapat menata dan mengelola potensi sumber daya alam didaerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal dengan meminimasi potensi konflik dengan masyarakat maupun sesama pelaku usaha perlu ditetapkan pembagian zona atau wilayah pengembangan investasiyang disepakati dan ditaati semua pihak termasuk masyarakat setempat.
Dari potensi yang tersedia berdasarkan hasil kajian dan penelitian Tim Terpadu Percepatan Investasi selanjutnya ditetapkan zoa kawasan investasi dengan distribusi sebagai berikut :
a) Zona Pengelolaan Investasi Pengusaha dan Masyarakat Daerah sebesar 30 % dari total potensi yang tersedia
b) Zona Pengelolaan Investasi BUMD dan atau BUMN yaitu sebesar 30 % dari potensi yang tersedia
c) Zona Pengelolaan Investasi PMDN dan PMA sebesar 40 % yang selanjutnya ditawarkan kepada investor nasional dan Luar negeri.
Masing-masing zona atau kawasan dibatasi secara tegas dan diberirambu-rambu dilapangan sehinga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dan perebutan yang dapat menimbulkan konflik. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah zona tersebut diberikan pengertian dan penyuluhan secara intensif agar dapat mengetahui dan selanjutnya mendukung terhadap program tersebut. Kepada masyarakat daerah dibawah koordinasi pemerintah berupaya mengoptimalkan perannya untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuannya di wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona masayarakat daerah, sehingga dengan telah terdistribusinya potensi tersebut dan termasuk pengaturan alokasi bagi masyarakat daerah tentunya diharapkan masyarakat daerah tidak lagi hanya sebagai penonton melainkan juga diharapkan dapat terlibat usaha langsung yang tentunya hal ini merupakan jalan yang penting untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai kata kunci dalam upaya percepatan kesejahteraan masyarakat adalah dorong dan libatkan masyarakat daearah untuk berusaha dan aktif dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Daerah dengan proteksi dan pengawasan langsung oleh Gubernur dan Bupati, saatnya Presiden dan kepala daerah berani melindungi rakyat daerahnya apabila terdapat kebijakan Pusat yang tidak memihak kepadamasyarakatnya.
Sumber :
http://www.kompasiana.com/muhammadsolikin/pengelolaan-sumber-daya-alam-yang-mensejahterakan-rakyat_54ffac73a33311bc4c510ce1
http://anapangesti.blogspot.co.id/2013/05/dampak-penambangan-freeport.html?m=1
https://m.kaskus.co.id/thread/5669ad7c1a997518688b456b/poll-solusi-sederhana-tentang-permasalahan-freeport/
http://ptfi.co.id/id/about/overview
Anggota Kelompok 7 :
Christina Meylani Gisela (21216608)
Rakha Khansa Sakila Putri Malik (26216032)
Teuku Sulthan Agung (27216353)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar